NGAWI - Dinilai kurang greget
memaksimalkan kinerja disatuan birokrasi membuat puluhan pejabat di
jajaran
Pemkab Ngawi harus rela pindah kursi. Mutasi pejabat ini langsung
dilakukan oleh Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang dihadiri Ketua
DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko plus semua pejabat OPD di Pendopo Wedya
Graha
Ngawi, Senin (05/03).
Rotasi atau perputaran jabatan tersebut terpaksa
dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun kurang terserapnya
anggaran (silpa) dalam suatu program di satuan kerja (satker) dilingkup Pemkab
Ngawi. Bupati Ngawi Budi Sulistyono secara blak-blakan mengatakan mau tidak mau
mutasi jabatan itu harus diterima dengan legowo sebagai satu konsekuensi
sebagai pejabat pemerintah.
“Mutasi ini tujuanya mereka agar lebih
serius menangani semua anggaran yang menjadi tupoksinya maupun beban anggaran
yang dikelola. Intinya jangan sampai terjadi penyimpangan dan silpa meskipun
nilainya dari tahun ke tahun menurun,” terang Kanang sapaan akrab Bupati Ngawi,
Senin (05/03).
Selaku Bupati Ngawi ia pun menilai
mendasar pengalaman tahun sebelumnya realisasi belanja anggaran selalu tidak tepat
waktu. Padahal inovasi program pembangunan pro rakyat terus digenjot untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terukur dan terencana. Dengan
alasan inilah ia melakukan mutasi terhadap puluhan pejabat yang dinilai kurang
maksimal menjalankan program tertentu.
Dari puluhan pejabat yang dirotasi ada
tiga dinas yang bakal diumbar kosong kursi pimpinanya pasca mutasi ini. Ketiga
dinas tersebut antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan
Dinas Kesehatan (Dinkes). Untuk Dinkes sendiri sebagai salah satu dinas yang
paling lama ditinggal empunya hanya diisi pejabat Plt pasca meninggalnya Dr
Puji Rusdiarto Adi sekitar dua tahun lalu.
“Dinkes ini saya ingin mencari orang
yang benar-benar tepat dan untuk mencarinya itu butuh waktu. Dan baru sekarang
ini dalam waktu dekat akan diadakan assessment untuk menjaring siapa yang layak
menduduki kursi Dinkes itu,” ujar Kanang.
Terpisah Yulianto Kusprasetyo Kepala
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi membenarkan ada 75
orang pejabat yang terkena gerbong mutasi. Untuk Eselon II ada 7 pejabat yang
digeser, Eselon III ada 18 pejabat dan Eselon IV tercatat ada 40 pejabat yang
menempati kursi baru. Yulianto juga membantah kalau proses mutasi puluhan
pejabat itu terkesan asal-asalan tanpa pertimbangan etos kerja.
“Proses mutasi sudah direncanakan sejak
awal tidak ada kesan dadakan. Semuanya sudah dilakukan melalui pertimbangan
secara detail dan tidak ada titipan kursi,” beber Yulianto kepada sejumlah
wartawan.
Justru sebaliknya kata Yulianto,
Kabupaten Ngawi pada akhir 2017 lalu menerima satu penghargaan dari Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai salah satu dari 9 daerah kabupaten/kota
tingkat nasional yang telah melaksanakan seleksi pejabat terbaik dan fair play.
Dimana award dari KASN itu diberikan ke Kabupaten Ngawi atas kepatuhan dan
kwalitas tata kelola seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Resiko dari award itu kalau toh kita
tidak bisa melaksanakan seleksi pejabat secara baik akan dicabut. Makanya kita
harus benar-benar ekstra hati-hati dan terbuka dalam proses seleksi pejabat
yang akan dimutasi,” pungkas Yulianto. (pr).
0 komentar: