Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan dan Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan dan Politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 16 Januari 2019

KPU Ngawi Gelar Nobar Debat Capres Perdana Nanti Malam

KPU Ngawi Gelar Nobar Debat Capres Perdana Nanti Malam


SIGAPNGAWI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi mengajak warga Ngawi dan sekitarnya untuk ikut serta nonton bareng debat perdana Pilpres 2019 di halaman kantor KPU setempat, Jalan Untung Suropati No.48 Ngawi, Kamis, (17/01/2019).

Hal itu disampaikan Edi Sukamto Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi yang membenarkan akan digelar nonton bareng (nobar) malam nanti.

“KPU Ngawi menggelar kegiatan nonton bareng siaran langsung debat calon presiden dan calon wakil presiden di halaman kantor KPU Ngawi. Silahkan bagi masyarakat yang mau bergabung nobar tentang debat capres nanti malam itu,” terang Edi Sukamto Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi.

Debat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019 yaitu paslon 01 Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Kata Edi, debat capres itu sangat penting bagi pendidikan politik masyarakat sebelum menentukan pilihanya.

“Harapan besarnya adalah masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS yang sudah disediakan,” tambahnya.

Ulasnya, debat capres-cawapres diatur dalam peraturan KPU (PKPU) nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu pasal 48, 49 dan 50.

“Pada pasal 48 ayat 3 menyebutkan debat dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan rincian; 2 kali untuk calon presiden, 1 kali untuk calon wakil presiden dan 2 kali untuk calon presiden dan wakil presiden,” imbuhnya.

Dalam debat perdana yang digelar oleh KPU ini mengambil tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

“Debat akan diselenggarakan sebanyak 4 kali lagi yaitu pada 17 Februari, 17, 30 maret dan yang terahir baru akan ditentukan tanggal dan tempatnya pada akhir Januari oleh KPU RI,” sambungnya.
Dia berharap warga masyarakat Ngawi bisa mengikuti nonton bareng debat perdana Pilpres 2019 di halaman KPU Kabupaten Ngawi. Namun bagi yang belum bisa bergabung, masyarakat tetap bisa menyaksikan tayangan langsung melalui televisi swasta nasional. (pr)


Senin, 07 Januari 2019

Disperta Klaim Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Di Ngawi Aman

Disperta Klaim Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Di Ngawi Aman



SIGAPNGAWI -  Para petani di Kabupatan Ngawi tidak perlu khawatir tidak menemukan pupuk bersubsidi. Dinas Pertanian (Disperta) daerah setempat memastikan persediaan pupuk bersubsidi bisa memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam sepanjang 2019.

Data yang berhasil dihimpun, di wilayah Ngawi mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dengan perincian, pupuk Urea 44.133 ton, SP-36 mencapai 10.430 ton, ZA sebesar 31.770 ton, NPK mendapat jatah 41.017 ton dan jenis Organik 48.945 ton. Hal itu disampaikan Eka Sri Rahayu Kabid Sarpras dan Tanaman Pangan Disperta Kabupaten Ngawi.

“Kalau pemupukan sesuai anjuran pasti cukup. Mengingat ketersediaan pupuk sepanjang tahun ini (2019-red) sangat cukup,” terang Eka Sri Rahayu, Selasa, (08/01/2019).

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan kios maupun distributor pupuk resmi. Keberadaan kios tersebut diawasi oleh tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang terdiri dari penyuluh pertanian, TNI, dan polisi.

Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk. Termasuk, harga pupuk subsidi di masing-masing wilayah. Eka meminta agar petugas di kios aktif melakukan verifikasi dan pendataan stok pupuk. Apabila terjadi kekurangan segera melapor ke dinas.

Pungkasnya, luas lahan baik basah dan kering di wilayah Ngawi hingga saat ini tercatat 83.275 hektar terdiri 50.197 hektar sawah dan 33.078 hektar lahan kering. Untuk luasan lahan tanaman pangan padi khususnya mencapai 140.552 hektar dan tanaman palawija mencapai luas 66.158 hektar. (pr)


Heru Curhat, Tindakan Represif Satpol PP Kandas Di Dinas Sosial

Heru Curhat, Tindakan Represif Satpol PP Kandas Di Dinas Sosial


SIGAPNGAWI - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ngawi Eko Heru Tjahjono mengaku serba kebingungan setiap kali melakukan tindakan represif ketika melakukan operasi terhadap anak jalanan maupun para pengemis. Padahal jika merujuk ke Perda Nomor 01 Tahun 2017 keberadaan Satpol PP sangat sentralistik dalam menegakan gangguan ketertiban.


"Setiap kali kita menangkap sasaran baik anak jalanan maupun pengemis itu berujung tidak jelas. Ketika kita arahkan ke Dinas Sosial selalu dilepas bukanya diberikan pembinaan dan pelatihan," tegas Heru sapaan akrab Kasatpol PP Ngawi, Senin, (07/01/2019).


Diakui Heru, keberadaan anak jalanan dan terutama pengemis maupun pengamen dibeberapa titik di Kota Ngawi sangat meresahkan. Satu bukti kongkrit ucapnya, dikawasan alun-alun Kota Ngawi sekarang ini keberadaanya terbilang kurang nyaman. Dilokasi destinasi wisata dalam kota ini berjubel pengamen tentu kehadiranya membuat risih pengunjung. 


"Sudah banyak aduan yang datang ke kita. Secara berkala kita lakukan operasi tapi lagi-lagi mereka tidak jera dan kembali lagi," ulasnya.


Tidak sebatas itu terang Heru, pihaknya memperingatkan kehadiran cafe karaoke yang berada diluar Kota Ngawi sangat menjamur. Sekali lagi kalau memaksa beroperasi terus pihak Satpol PP akan melakukan penertiban. Ketika ditanya secara pasti cafe karaoke yang legal, Heru hanya menyebut dua tempat saja yakni Hokky sama Diva. (pr)


Rabu, 02 Januari 2019

Desak Capres Jalur Independen Puluhan Tikus Pithi Datangi KPU Ngawi

Desak Capres Jalur Independen Puluhan Tikus Pithi Datangi KPU Ngawi



SIGAPNGAWI - Sekitar 70 an orang dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Tikus Pithi mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi mendesak dibukanya  pendaftaran Capres dari jalur independen. Dengan pakaian serba hitam mereka membentangkan spanduk dan tulisan didepan KPU Ngawi, Kamis, (04/01/2019).


"Kami berharap pada pemilihan presiden 2019 ada yang dari jalur independen. Dan kami mengharapkan MK membuka kran untuk itu," terang Saifuddin Korlap Ormas Tikus Pithi Ngawi.


Alasanya, pada Pilkada baik ditingkatan propinsi maupun kabupaten pasti dibuka melalui jalur perseorangan/independen. Sehingga tidak salah jika Pilpres dilakukan hal yang sama. Menurutnya sekarang ini sesuai perundang-undangan yang berlaku masih ada waktu jalur independen untuk maju 60 hari sebelum pelaksanaan.


Bahkan ungkap Saifuddin, pihaknya mempunyai calon yang pantas diusung melalui jalur indpenden yakni Tuntas Subagyo dari Purbayan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dimana calon yang diusung tersebut sebagai figur yang merakyat berlatarbelakang masyarakat biasa tidak ada yang lebih.


"Semua Ormas Tikus Pithi hari ini melakukan hal yang sama yakni menyuarakan untuk dibukanya pencalonan independen di KPU," beber Saifuddin.


Ditempat yang sama Samsyul Wathoni Ketua KPU Ngawi menerima penyampaian aspirasi yang dibawa Ormas Tikus Pithi. Hanya saja tahapan Pilpres 2019 sekarang ini sudah berjalan. Hanya saja terkait tuntutan sebagaimana yang disampaikan Ormas Tikus Pithi pihak KPU tidak mempunyai kewenangan melainkan ada ditangan MK. (pr)



Senin, 03 Desember 2018

Gedung Dewan Terlambat 10 Persen Jelas Pinalti

Gedung Dewan Terlambat 10 Persen Jelas Pinalti



SIGAPNGAWI - Pihak wakil rakyat terus memplototi pekerjaan rehabilitasi gedung DPRD Ngawi senilai Rp 6,8 miliar. Hasil sidak kemarin pada Senin, (03/12/2018), Komisi IV DPRD Ngawi menemukan keterlambatan pekerjaan 10 persen dimana progresnya baru mencapai 90 persen. Alasan tersebut membuat wakil rakyat 'semprit' rekanan PT Satwiga Mustika Naga melalui PPK DPUPR Ngawi.

"Jangan sampai pekerjaan itu lompat tahun. Tadi sudah kita instruksikan untuk mengejar sisa pekerjaan," terang Slamet Riyanto Ketua Komisi IV DPRD Ngawi.

Sesuai rekomendasinya, dalam satu bulan di akhir tahun 2018 ini semua pekerjaan gedung berlantai dua itu clear apapun alasanya. Jika tidak, masalahnya akan lain meskipun ada denda atau pinalti seperseribu nilai kontrak dalam perharinya. Dewan pun tetap mentoleransi rekanan dalam penyelesaian sisa pekerjaan itu.

Dilain sisi, Jarot Kusumo Yudho selaku PPK DPUPR Ngawi mengatakan, pekerjaan finishing yang belum kelar sebenarnya pada pemasangan vendor seperti di mushola gedung dewan. Sehingga untuk mengejar target terpaksa pemasangan vendor dilakukan secara manual. 

Tidak sebatas itu, keterlambatan juga terjadi di pekerjaan kamar mandi maupun pembersihan area dan pengujian listrik demikian juga AC. Sebab pada soal pengujian tidak sebatas dilakukan hanya sekali melainkan harus berulangkali hingga dinyatakan siap operasional. (pr)